"Maka pemda sangat mendukung rencana agar seluruh belanja PPPK bisa ditanggung pusat. Ini akan membantu keuangan daerah yang bisa dialihkan untuk pembangunan masyarakat," ujar Yunan Helmi.
Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Hidayat Arsani, menegaskan dalam apel pagi bahwa pengetatan anggaran ini merupakan konsekuensi logis dari situasi ekonomi makro yang membebani daerah.
Setiap instansi diwajibkan untuk memprioritaskan metode digital dalam koordinasi dan hanya menempatkan perjalanan dinas sebagai opsi terakhir.
"Ini era yang sangat berat. Berbeda dengan tahun sebelumnya, saya harus ambil tindakan, salah satunya efisiensi anggaran perjalanan dinas," tegas Hidayat Arsani.
Hidayat menginstruksikan seluruh jajaran birokrasi untuk mematuhi pembatasan ini demi menjamin kelancaran pembayaran gaji bulanan ribuan pegawai kontrak dan tunjangan profesi lainnya.
Ia mengancam akan menjatuhkan sanksi disiplin berat serta pemotongan tambahan penghasilan pegawai jika ditemukan pelanggaran.
"Para pegawai tanpa terkecuali harus taat, jika tidak siap-siap disanksi atau segera keluar dari barisan," pesan Hidayat Arsani.
Meskipun terjadi rasionalisasi anggaran secara masif, pemerintah daerah memastikan pemotongan tidak akan mengganggu sektor pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Layanan seperti kesehatan, penyuluhan pertanian, dan administrasi pajak daerah tetap menjadi prioritas.
Keberhasilan penghematan ini diklaim menjaga kapasitas fiskal daerah untuk melunasi kewajiban belanja operasional wajib.
"Mudah-mudahan tahun berikutnya kondisi semakin membaik, pembangunan bisa dimaksimalkan lagi, termasuk kesejahteraan pegawai akan diperhatikan," tutur Hidayat Arsani.
Gubernur menilai aparatur sipil negara harus mengubah pola kerja lama yang tidak produktif dan beralih ke orientasi hasil yang konkret.
Pengiriman personel luar daerah yang hanya bertujuan administratif kini dilarang total dan dialihkan ke pengiriman dokumen via ekspedisi atau korespondensi virtual.
"Dalam mendukung kebijakan efisiensi anggaran ini, Pemprov Kepulauan Babel menerapkan pengendalian perjalanan dinas, karena penggunaan anggaran harus dilakukan secara bijak, merata dan tepat sasaran agar keuangan daerah tetap sehat," ujar Hidayat Arsani.
Penegakan kedisiplinan ini diposisikan sebagai pilar tata kelola pemerintahan yang kredibel di mata publik.
