Evaluasi berkala tetap diperlukan agar kebijakan penghematan tidak menjelma menjadi pemangkasan buta yang justru melumpuhkan roda koordinasi eksternal pemerintahan daerah.
"Saya melihat langkah Gubernur Hidayat Arsani cukup rasional dan sejalan dengan prinsip value for money dalam administrasi publik," kata Ariandi A Zulkarnain, Dosen Ilmu Politik Universitas Bangka Belitung, saat diwawancarai Bangkapos.
com, Rabu (17/6/2026).
Ariandi menambahkan, belanja birokrasi sudah sepatutnya disesuaikan dengan skala prioritas dan kapasitas riil kas fiskal daerah agar alokasi pembangunan masyarakat tidak tergerus.
Pengawasan yang ketat atas akuntabilitas output perjalanan dinas menjadi penentu apakah penghematan ini berdampak jangka panjang atau sekadar menjadi kebijakan administratif sementara.
"Belanja birokrasi harus disesuaikan dengan prioritas pembangunan dan kemampuan fiskal daerah," ungkap Ariandi.
Ia juga menyarankan agar kegiatan yang bersifat seremonial atau studi banding tanpa tindak lanjut konkret segera dihapus dari daftar anggaran operasional kedinasan.
Pengalihan rapat koordinasi ke ruang virtual harus dimaksimalkan sebagai bagian dari transformasi budaya kerja aparatur sipil negara.
"Yang perlu dijaga adalah jangan sampai kebijakan ini berubah menjadi pemangkasan membabi buta yang justru menghambat koordinasi pemerintahan dan pelayanan publik," ujarnya.
Penerapan skala prioritas yang ketat disarankan berfokus pada perjalanan dinas yang berkolerasi langsung dengan peningkatan pendapatan asli daerah dan pengawasan proyek strategis daerah.
Langkah selektif ini diharapkan mampu menata ulang struktur belanja rutin dalam APBD Bangka Belitung menjadi lebih sehat.
"Efisiensi, menurutnya bukan soal mengurangi perjalanan dinas, tetapi mengurangi perjalanan dinas yang tidak menghasilkan manfaat," katanya.
Mekanisme pelaporan hasil perjalanan dinas yang transparan harus segera diimplementasikan oleh setiap pimpinan satuan kerja perangkat daerah.
Tanpa adanya ukuran keberhasilan yang jelas, kebijakan pemotongan anggaran dinilai berisiko kehilangan substansi transformatifnya.
"Jika hanya mengurangi jumlah peserta tanpa mengubah pola kerja dan akuntabilitas hasil perjalanan, penghematan yang diperoleh bisa bersifat sementara," katanya.
Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung kini menjadwalkan peninjauan serapan anggaran triwulan berikutnya untuk mengukur efektivitas dampak pemotongan ini terhadap pemeliharaan stabilitas fiskal daerah.
>>> Davina Karamoy Penuhi Panggilan Penyidik Polda Metro Jaya
"Sebaliknya, kegiatan yang bersifat seremonial, studi banding yang tidak memiliki tindak lanjut jelas, atau rapat yang dapat dilakukan secara virtual sebaiknya ditunda atau dibatalkan," ujar Ariandi.
