Hidayat mengingatkan pentingnya kehadiran fisik dan performa kerja yang optimal dari seluruh ASN serta PPPK dalam menghadapi keterbatasan anggaran rutin daerah.
"Sebagai bentuk pengawasan, saya telah menetapkan bahwa seluruh perjalanan dinas, baik yang dilakukan pejabat eselon II, eselon III, eselon IV maupun staf, harus terlebih dahulu mendapatkan izin," tegas Hidayat Arsani.
>>> Pertamina Patra Niaga Naikkan Harga Pertamax Jadi Rp16.250 per Liter
Gubernur mengkritik fenomena perjalanan dinas kelompok yang dinilai memboroskan kas daerah tanpa memberikan dampak timbal balik yang setara bagi kemajuan wilayah.
Setiap program kerja ke luar daerah ke depan wajib menyertakan target indikator kinerja yang jelas serta laporan evaluasi pasca-kegiatan.
"Jangan sampai perjalanan dinas hanya dilakukan untuk mengantar berkas yang sebenarnya bisa dikirim melalui jasa ekspedisi. Perjalanan dinas harus tepat sasaran dan memiliki urgensi yang jelas," katanya.
Setiap dinas diminta tetap menggerakkan roda pelayanan strategis secara kreatif tanpa harus bergantung pada anggaran perjalanan operasional yang tinggi.
Integritas birokrasi dinilai menjadi kunci utama agar kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah provinsi tetap terjaga.
"Kedisiplinan ASN ini merupakan fondasi utama dalam membangun pemerintahan yang kuat dan dipercaya masyarakat," katanya.
Sektor-sektor pelayanan dasar seperti rumah sakit daerah dan Samsat Keliling dipastikan mendapatkan pengecualian dari kebijakan pembatasan operasional lapangan ini.
Pemerintah daerah memproyeksikan efisiensi ini dapat mereduksi beban belanja rutin APBD secara struktural.
"Ibu kota provinsi akan terus memantau efektivitas program ini agar pelayanan publik tetap responsif," katanya.
Pemerintah provinsi meyakini optimalisasi teknologi informasi dapat memangkas birokrasi yang tidak efisien tanpa mengorbankan kualitas hubungan antar-lembaga.
Komitmen bersama dari seluruh jajaran dinas diharapkan mampu mempercepat pemulihan kondisi keuangan daerah.
"Saya optimistis dengan kedisiplinan yang terjaga, semangat kerja yang tinggi, dan komitmen pelayanan yang kuat, Pemprov Babel mampu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, akuntabel, dan semakin dipercaya masyarakat," katanya.
Reaksi Akademisi
Kebijakan pengetatan ini memicu reaksi dari akademisi lokal yang menilai langkah kepala daerah tersebut sebagai respons rasional yang sejalan dengan prinsip administrasi publik modern.
