Saat itu, kenaikan pasar saham belum sepenuhnya didukung kondisi pasar obligasi yang mencerminkan tingkat risiko investasi.
Secara historis, selisih imbal hasil (spread yield) antara obligasi pemerintah Indonesia dan AS berada di kisaran 2 persen.
Spread ini menjadi indikator investor global mengukur apakah keuntungan aset Indonesia sebanding dengan risikonya.
Ketika spread yield menyempit, keuntungan tambahan investor dari aset Indonesia dibandingkan aset AS semakin kecil.
Dalam kondisi seperti itu, investor biasanya melakukan penyesuaian portofolio untuk menjaga keseimbangan risiko dan imbal hasil (risk parity).
Penyesuaian ini sering kali diwujudkan melalui aksi jual pada aset berisiko lebih tinggi, termasuk saham dan obligasi di pasar negara berkembang.
Faris mencatat, jika melihat data resmi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), belum ada alasan kuat meragukan disiplin fiskal pemerintah.
Defisit anggaran selama lima bulan pertama tahun ini sekitar 0,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
>>> China Perbarui Standar Industri EREV untuk Tingkatkan Kualitas Komponen
Jika angka tersebut disetahunkan, defisit diperkirakan berada di kisaran 1,68 persen dari PDB, yang masih jauh di bawah batas aman.
Namun, pasar tidak hanya menilai ekonomi berdasarkan data fiskal, tetapi juga memperhatikan koordinasi dan komunikasi kebijakan antara otoritas ekonomi.
Salah satu faktor kekhawatiran investor saat ini adalah belum sinkronnya komunikasi antara Bank Indonesia (BI) dan Kementerian Keuangan.
Ketidakselarasan pesan menciptakan unnecessary risk atau risiko yang tidak perlu muncul jika komunikasi kebijakan lebih terkoordinasi.
Dalam kondisi pasar yang sensitif, perbedaan persepsi atau pesan yang kurang selaras antara otoritas fiskal dan moneter dapat menimbulkan ketidakpastian di kalangan investor.
Akibatnya, pasar menjadi lebih berhati-hati dan cenderung memberikan premi risiko lebih tinggi terhadap aset Indonesia, meskipun indikator fundamental fiskal relatif sehat.
Faris menambahkan, pemerintah masih berupaya menerapkan pendekatan yang mirip dengan strategi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketika menghadapi gejolak taper tantrum pada 2013.
