Kondisi tersebut dipicu oleh ketidakmampuan negara dalam mengonversi hasil pendidikan tinggi menjadi produktivitas nasional nyata. Saat ini, Indonesia menghadapi momentum demografi yang sempit.
Jumlah penduduk usia produktif melimpah, namun pertumbuhan kualitas lapangan kerja tidak sebanding dengan pertambahan lulusan.
Problem sosial akan muncul saat para lulusan perguruan tinggi justru menganggur, terserap ke sektor informal, atau menempati pekerjaan berkeahlian rendah.
Syafruddin menyatakan, jebakan pendapatan menengah terjadi ketika kenaikan upah tidak dibarengi produktivitas yang cukup tinggi untuk mendorong perekonomian naik kelas.
Adanya ketidaksesuaian keahlian memperparah situasi lantaran institusi pendidikan menghasilkan ijazah, sementara sektor industri tidak dapat menyerap keterampilan tersebut.
Dampaknya, negara harus menanggung anomali berupa lonjakan anggaran pendidikan dan jumlah sarjana tanpa disertai lompatan output per pekerja.
Apabila kondisi ini terus menetap, momentum keuntungan dari bonus demografi berpotensi lenyap begitu saja.
"Tenaga muda terdidik yang seharusnya menjadi mesin inovasi justru mengalami depresiasi keterampilan, frustrasi ekonomi, dan penurunan daya tawar di pasar kerja," kata Syafruddin.
Data BPS: Satu Per Tiga Pemuda Bekerja Tidak Sesuai Pendidikan
Badan Pusat Statistik (BPS) merilis laporan berjudul Mismatch Pendidikan–Pekerjaan Pemuda Indonesia: Implikasi Bagi Bonus Demografi pada 31 Oktober 2025.
Data BPS mengungkap pekerja yang menempati posisi sesuai tingkat pendidikannya baru menyentuh angka 64,64 persen, sedangkan 35,36 persen sisanya bekerja tidak selaras.
Rinciannya, terdapat sebesar 22,36 persen pekerja berstatus overeducated dan 13 persen pekerja berada pada kondisi undereducated.
Angka 35,36 persen pekerja muda yang tidak berada pada posisi kerja sesuai mencerminkan ketidakselarasan pasokan keahlian lulusan dengan kebutuhan riil pasar kerja.
Kondisi struktural ini memicu inefisiensi pasar tenaga kerja serta menekan produktivitas individu maupun ekonomi makro secara keseluruhan sesuai teori job-skill mismatch.
Persoalan struktural ini ditandai oleh ketidakcocokan tingkat pendidikan formal pekerja dengan kualifikasi umum yang dibutuhkan pada posisi pekerjaannya.
Fenomena ini terbagi dua, yakni overeducated ketika kualifikasi pekerja lebih tinggi dari syarat jabatan, serta undereducated saat kualifikasi pekerja berada di bawah standar.
