Negara asal tidak akan mengizinkan pengiriman sebanyak itu, sehingga bibit harus ditangkar oleh petani di bawah binaan Ditjen Hortikultura.
Langkah awal program ini difokuskan pada pengadaan stok bibit untuk area 100 ribu hektare secara bertahap.
Kementan menggandeng berbagai pihak, mulai dari asosiasi petani hingga BUMN pangan, untuk membagi peran dari hulu ke hilir.
ID FOOD bersama Bulog akan bertindak sebagai penyerap hasil pembibitan massal, sementara PTPN mengalokasikan lahan di dataran tinggi.
"Mulai jalan tahun ini, tahun ini kita 5 ribu hektare.
Pakai APBN (tanam) 5.000 hektare, BUMN sama swastanya diharapkan 20 ribu hektare karena kita mengarah ke 100 ribu hektare," tutur Sudaryono.
Pemerintah menetapkan anggaran pembibitan sekitar Rp 75 juta per hektare dari APBN. Untuk target awal 5.000 hektare, akumulasi anggaran mendekati Rp 400 miliar.
Hasil penanaman awal tidak akan langsung dijual ke pasar, melainkan digunakan untuk memproduksi bibit baru. Volume impor belum akan turun drastis pada fase pertama.
Petani baru boleh menjual hasil panen untuk konsumsi jika stok bibit nasional sudah mencukupi.
Pemerintah fokus menyelesaikan kendala teknis penangkaran di tahap awal. Meski begitu, kuota impor tahunan diharapkan terus ditekan seiring peningkatan produksi dalam negeri.
>>> Google Luncurkan Flight Simulator di Google Earth Versi Web
"Sembari berjalan ini nanti kuota impornya InsyaAllah akan terus kita, sambil kita kurangi dengan mendorong produktivitas dalam negeri kita," tegas Sudaryono.
