Rini juga menyebutkan rencana penerbitan Surat Edaran Menteri PANRB terkait program ini.
Kementerian PANRB bersama LAN telah menyiapkan satu sistem terpadu nasional Smart ASN untuk membantu pemerintah daerah yang belum memiliki sarana digital mandiri.
Rini menginstruksikan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sekretaris jenderal, dan sekretaris daerah untuk memantau langsung partisipasi pegawai.
Partisipasi tersebut akan dipantau secara berkala melalui sistem INDATA dan dimasukkan dalam Manajemen Talenta 9 Kotak.
Ia menegaskan tidak ada ruang bagi aparatur berkinerja tinggi tetapi berintegritas rendah.
Program ini juga memberikan penghargaan kepada instansi yang melampaui target kepesertaan.
Salah satunya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang melatih 7.245 ASN atau mencapai 289,8 persen dari target awal 2.500 orang.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengatakan edukasi digital dari KPK sangat krusial dalam mendidik sekitar 47 ribu ASN di provinsinya.
Kepala BPSDMD Jawa Tengah Uswatun Hasanah merencanakan pembukaan gelombang baru berkapasitas 3.000 ASN per angkatan.
Ia mengungkapkan kendala teknis berupa lambatnya proses login akibat tingginya animo, yang akan diantisipasi dengan migrasi ke VPS.
Pemerintah Kota Tangerang juga menjadi salah satu dari 10 instansi pertama yang menerapkan platform ini.
Wali Kota Tangerang Sachrudin menyatakan akan mengolaborasikan materi E-Learning dengan platform lokal Gorvu.
Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK Wawan Wardiana menambahkan bahwa program ini dirancang untuk membentuk karakter birokrasi melalui teknologi digital.
>>> Pencari Kerja Butuh Kemampuan Praktis Selain IPK
Ia berharap program ini menjadi gerakan nasional pembelajaran integritas ASN yang masif dan konsisten.
