Ia mencontohkan China, di mana sejumlah BUMN menguasai sektor tambang dan mineral tertentu, namun ekspor dilakukan secara mandiri oleh masing-masing perusahaan.
>>> Gempa 7,8 Magnitudo Guncang Filipina Selatan, Lima Tewas
"Tidak ada badan ekspor tunggal yang mengendalikan seluruh transaksi ekspor," katanya.
Dampak Ekonomi Kebijakan Eksportir Tunggal
Dari sisi ekonomi, Wijayanto memperingatkan bahwa kebijakan eksportir tunggal berpotensi menimbulkan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kepercayaan investor dan pelaku usaha.
"Importir global memiliki banyak pilihan pemasok.
Jika proses ekspor Indonesia menjadi lebih rumit atau tidak memberikan kepastian, mereka akan beralih ke negara lain," ujarnya.
Dampaknya bisa berupa penurunan investasi, penurunan volume ekspor, dan berkurangnya daya saing Indonesia.
Menurutnya, dampak tersebut juga dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama petani sawit rakyat yang jumlahnya diperkirakan mencapai 2,5–2,7 juta keluarga.
"Dalam tahap awal harga berpotensi turun. Jika kondisi itu berlanjut, pada tahap berikutnya volume perdagangan juga dapat menurun.
Pada akhirnya, petani menjadi pihak yang paling rentan merasakan dampaknya," kata Wijayanto.
Karena itu, ia merekomendasikan agar PT DSI diarahkan menjadi lembaga pengawas dan monitoring ekspor SDA yang memanfaatkan teknologi serta pengawasan lapangan yang kuat.
"Model yang lebih realistis adalah menjadikan DSI sebagai lembaga pengawas transaksi ekspor SDA.
Dalam operasionalnya dapat dibantu oleh Surveyor Indonesia dan Sucofindo untuk melakukan verifikasi fisik di lapangan," ujarnya.
Jika diperlukan, pemerintah juga dapat menggandeng lembaga inspeksi internasional seperti SGS dari Swiss.
"Ekosistem bisnis yang sudah ada sebaiknya dipertahankan. Yang perlu diperkuat adalah sistem pengawasan dan tata kelolanya.
>>> Istana Bantah Isu Pergantian Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa
Dengan cara itu, tujuan meningkatkan penerimaan negara dapat dicapai tanpa mengorbankan iklim investasi dan daya saing ekspor Indonesia," tegasnya.
