⌂ Beranda News Pemerintah Respons Tuntutan Mahasiswa soal Rupiah dan BBM

Pemerintah Respons Tuntutan Mahasiswa soal Rupiah dan BBM

Pemerintah Respons Tuntutan Mahasiswa soal Rupiah dan BBM
Mahasiswa berunjuk rasa menuntut pemerintah mengatasi pelemahan rupiah dan kenaikan BBM
A A Ukuran Teks16px

Pihak kepolisian memastikan personel di lapangan akan tetap mengawal hak berpendapat warga negara agar tidak mengganggu ketertiban umum.

"Kami Polri akan terus menjaga agar apa pun bentuk aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur.

Itu jadi imbauan kita bersama," tambahnya.

Kapolri mengulangi pernyataan serupa untuk memastikan seluruh rangkaian penyampaian pendapat di muka umum berjalan aman.

"Terkait dengan kegiatan di masyarakat, tentu kita selalu mengimbau agar semua kegiatan dilaksanakan dalam bentuk yang konstruktif," kata Listyo kepada wartawan, Rabu (10/6/2026).

>>> DPRD DKI Dorong Warga Pilah Sampah Mandiri dari Rumah

Aparat penegak hukum menegaskan komitmennya untuk mendampingi masa aksi agar situasi tetap terkendali.

"Kami, Polri, tentunya akan terus menjaga agar apa pun bentuk kegiatan dan aspirasi dari masyarakat semuanya dalam kondisi yang konstruktif dan terukur," ujarnya.

Kepolisian berharap seluruh elemen masyarakat saling bekerja sama menjaga suasana kondusif di tengah dinamika ekonomi nasional.

"Dan itu menjadi imbauan kita bersama di tengah situasi yang ada," kata Listyo.

Kenaikan Harga BBM dan Respons Pertamina

VP Commercial & Shipping Business Development Pertamina Patra Niaga, Sigit Setiawan, mengungkapkan penyesuaian harga Pertamax dari Rp12.300 menjadi Rp16.250 per liter.

Pertamax Green juga naik dari Rp12.900 menjadi Rp17.000 per liter.

Kenaikan ini disebabkan lonjakan biaya impor akibat penutupan Selat Hormuz.

"Beberapa waktu kemarin itu (harga) masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini enggak bisa nahan?

Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya," kata Sigit dalam sarasehan di IPB University, Rabu (10/6/2026).

Mabes TNI menegaskan kesiapsiagaan prajurit dalam mengamankan situasi negara. Namun belum menerapkan prosedur pengamanan khusus terkait isu pergerakan massa.

"Ada demo, nggak ada demo, TNI siap 24 jam. Kalau saya billing bukan 24 jam lagi, jam kerja saya 25 jam, 8 hari.

Jadi kalau mau dikerahkan sekarang, kami siap," kata Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas di Mabes TNI Cilangkap, Selasa (9/6/2026).

Brigjen Muhammad Nas memastikan koordinasi internal masih berjalan normatif tanpa ada penebalan pasukan yang luar biasa.

"Belum sampai ke sana. Belum," singkat Nas.

Gejolak ini sebelumnya diprediksi oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Immanuel Ebenezer. Ia menilai pelemahan indeks saham dan penguatan dolar AS berpotensi memicu dampak sosial di tingkat akar rumput.

"Kita sudah lihat dolar semakin tinggi, IHSG juga babak belur.

>>> Petani Tembakau Sunda Tolak Aturan Kemasan Polos dan Pembatasan Nikotin

Itu salah satu indikator bahwa ke depan bisa muncul gejolak sosial yang berawal dari gejolak ekonomi," ujar Noel usai sidang vonisnya di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

I
Tim Redaksi
Penulis: Indah Novitasari
📰 Update Terbaru