Masyarakat sudah bisa melakukan layanan digital, tetapi ada juga yang ingin langsung datang ke MPP.
Apresiasi setinggi-tingginya diberikan kepada seluruh petugas di lapangan yang menjadi garda terdepan birokrasi.
Kualitas pelayanan langsung ini dinilai menjadi faktor utama dalam menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Saya sekali lagi memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran dari MPP Provinsi DKI Jakarta dan Pemerintah Provinsi Jakarta.
Semoga masyarakat tetap diberikan kemudahan di dalam mendapatkan layanan dari Pemerintah Daerah DKI,” tuturnya.
Saat ini, MPP Provinsi DKI Jakarta yang diresmikan pada 12 Oktober 2017 telah mengintegrasikan 328 jenis layanan dari 15 instansi.
Deputi I Bidang Politik, Keamanan, Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Kantor Staf Presiden (KSP) Heru Kreshna Reza turut hadir dan memberikan dukungan penuh terhadap penguatan institusi tersebut.
“KSP menyambut baik dan mendukung penuh penguatan MPP sebagai bagian dari agenda reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi prioritas Presiden Prabowo Subianto.
Khususnya terkait dengan digitalisasi layanan, penting untuk terus dikembangkan dan layanan omnichannel agar layanan publik bisa diakses secara inklusif,” pungkasnya.
>>> Startup Milik Sam Altman, Tools for Humanity, Lakukan PHK Massal
Hingga saat ini, program pengembangan pusat pelayanan terpadu ini telah direplikasi secara luas dengan berdirinya 305 MPP di berbagai kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.
