Dipimpin oleh Kabupaten Kepulauan Anambas sebesar 18,80 persen dan Kabupaten Natuna sebesar 15,37 persen, dengan karakteristik usaha yang berbeda-beda di setiap wilayah.
BPS menegaskan bahwa seluruh data pelaku usaha dijamin kerahasiaannya oleh undang-undang dan tidak akan digunakan untuk keperluan penghitungan pajak.
"Kalau nanti masyarakat mempertanyakan ini petugas asli atau petugas abal-abal, bisa di-scan QR code-nya. Kalau dia asli pasti terdaftar di dalam dashboard kami.
Yang ketiga pasti mereka membawa surat tugas. Jadi, untuk para petugas, jangan lupa membawa 3 ID tersebut: rompi, ID, dan surat tugas," kata Amalia.
Gubernur Kepri Ansar Ahmad memberikan instruksi langsung kepada seluruh jajaran pemerintah daerah dan aparat penegak hukum untuk mendukung penuh kesuksesan agenda nasional ini.
"Saya instruksikan, karena Gubernur adalah perwakilan pemerintah pusat di daerah, maka kepada para Bupati, Wali Kota, Camat, Lurah, Kepala Desa, pimpinan instansi vertikal, teman-teman TNI/Polri, dan aparat penegak hukum lainnya agar kita semua semaksimal mungkin mendukung mensukseskan pelaksanaan sensus ekonomi," kata Ansar.
Pemerintah Provinsi Kepri berencana menggunakan data hasil sensus sebagai instrumen utama dalam merancang program ekonomi yang inklusif dan memajukan sektor UMKM.
"Terutama bagaimana memandang UMKM kita ke depan agar terus berkembang naik kelas.
>>> Kementan Kucurkan Insentif Rp 375 Miliar demi Swasembada Bawang Putih
Maka hasil sensus ekonomi ini nanti akan kita gunakan sebagai arah kebijakan penting bagi kita semua dalam merancang program-program ekonomi yang inklusif untuk menuju Kepulauan Riau ke depan lebih maju dan lebih sukses lagi," tutup Ansar.
