com pada Selasa (16/6/2026).
Rizqi menambahkan bahwa pihak mahasiswa juga menolak militerisme di ranah sipil dan mendesak percepatan pembahasan serta pengesahan RUU Perampasan Aset dan RUU Masyarakat Adat.
"Selain itu kami juga menuntut dicabutnya UU Polri dan UU TNI. Kami juga menolak militerisme di ranah sipil," kata Ketua BEM UNAIR, M.
Rizqi Senja V sebagaimana dilansir Tirto. id.
Pihak mahasiswa menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan saat ini, sekaligus mendesak penghentian tindakan represif aparat terhadap masyarakat sipil dan pers.
"Menuntut permintaan maaf kepada rakyat serta evaluasi total terhadap kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran," ucapnya.
Di Surabaya, massa tidak meminta untuk ditemui oleh pejabat Pemerintah Provinsi Jawa Timur karena menganggap pertemuan tersebut tidak akan memberikan dampak perubahan yang nyata.
"Kami tidak minta ditemui oleh pejabat siapapun karena kami merasa walau pejabat menemui tidak pernah memberikan dampak apa pun bagi kami.
Jadi goals-nya nanti kami memberikan edukasi dan penyadaran bagi masyarakat luas bahwasannya negara hari ini tidak baik-baik saja," jelas Senja, salah satu peserta aksi kepada Tirto.
>>> Komisi III DPR Minta KPK Ajukan Tambahan Anggaran Rp5 Triliun
id.
Senja menyatakan harapannya agar masyarakat luas ikut bergerak menyuarakan kondisi ini melalui berbagai cara, baik demonstrasi maupun pengumpulan petisi.
"Kami mahasiswa mengajak masyarakat luas harus memperhatikan bahwa hari ini negara diambil alih kroni-kroni yang mementingkan perut mereka sendiri.
Dan hari ini kami ingin mengajak seluruh mahasiswa dan masyarakat turun, entah dalam bentuk apa pun, entah demonstrasi di jalan, membuat petisi, entah cara yang lain dipersilakan.
Ayo sama-sama bergerak, hari ini pemerintah sedang tidak baik-baik saja, negara sedang tidak baik-baik saja," terang Senja.
Ketika ditanya mengenai tenggat waktu yang diberikan kepada pemerintah, Senja mengungkapkan kekecewaannya terhadap pernyataan pesimistis dari pihak perwakilan pemerintah sebelumnya.
"Pun saat kita berikan tenggat Mensesneg sudah bilang, katanya tidak semua perubahan itu pakai tenggat, itu bentuk pesimistis dari pemerintah hari ini, makanya kita beri tenggat atau tidak pemerintah akan selalu pesimistis terhadap kondisi negara hari ini," lontarnya.
