"Beberapa waktu kemarin itu masih bisa kami tahan, tetapi kenapa kok hari ini enggak bisa nahan?
Karena kami harus memastikan ketersediaan di pasar itu ada barangnya," kata Sigit dalam acara Sarasehan Energi di Universitas IPB, Bogor, Rabu (10/6/2026).
Sigit menjelaskan bahwa ketegangan geopolitik antara Amerika Serikat dan Israel dengan Iran berimplikasi pada harga impor BBM Pertamina.
Biaya pengadaan dari luar negeri tercatat lebih tinggi dibanding harga jual dalam negeri.
"Kalau biaya produksinya naik, akan berpengaruh ke harga jual produk yang dihasilkan. Berarti harga di pasar akan naik.
Masyarakat konsumen bisa membeli, enggak? Tentu berat," jelas Sigit.
Risiko Migrasi Konsumsi ke Pertalite
Kepala Pusat Makroekonomi Indef, M Rizal Taufikurahman, memprediksi akan terjadi perpindahan konsumsi dari Pertamax ke Pertalite.
Fenomena ini rawan terjadi pada pengguna kendaraan pribadi yang sangat sensitif terhadap pengeluaran harian.
"Kenaikan Pertamax dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter atau sekitar 32 persen menciptakan selisih harga yang makin lebar dengan Pertalite, sehingga insentif untuk downgrade menjadi besar," terang Rizal pada Kamis (11/6/2026).
Dari sudut pandang anggaran negara, lonjakan konsumsi Pertalite ini dikhawatirkan bakal menambah beban subsidi energi.
Rizal memaparkan kuota Pertalite untuk tahun 2026 dipatok di angka 29,27 juta kiloliter.
Realisasi penyaluran bensin subsidi hingga Maret 2026 sendiri telah menembus 6,88 juta kiloliter atau sekitar 23,52 persen dari total jatah tahunan.
"Jika migrasi konsumsi meningkat setelah kenaikan Pertamax, tekanan terhadap kuota dan APBN bisa muncul lebih cepat," tutur Rizal.
>>> Harga Pertamax Rp16.250 Masih Jauh di Bawah Nilai Pasar Menurut ESDM
Kendati demikian, Rizal dapat memahami pandangan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang menilai dampak rambatan dari kenaikan harga Pertamax terhadap inflasi nasional masih cenderung terbatas.
