Demikian, Pak. Kami mohon maaf," lanjut Suntana.
Mendengar penjelasan tersebut, Lasarus menyatakan dapat memaklumi situasi penundaan ini.
Menurutnya, panggilan dari Presiden merupakan prioritas utama yang harus dihormati oleh semua pihak.
"Baik, kita sama-sama sudah mendengar sangat mendesak karena dipanggil Presiden.
Nah, kalau sudah dipanggil Presiden, Pak, ndak ada yang bisa membantah, termasuk PDIP yang di luar pemerintah, ya kan?
Itu etika, Pak, etika kita," ujar Lasarus.
Setelah melakukan diskusi bersama seluruh anggota Komisi V DPR untuk mencari jalan keluar, Lasarus menetapkan bahwa rapat kerja ini akan dialihkan ke pekan depan.
Pihak komisi akan menggabungkan beberapa agenda mitra kerja sekaligus guna menyiasati keterbatasan waktu.
"Baik karena tidak ada kepastian, saya usul karena ini prinsip menyangkut anggaran, seperti yang sudah saya sampaikan, berarti kita hanya ada 1 slot nanti di Rabu depan.
Kita gabung aja Basarnas, BMKG, kemudian Perumahan dan Kawasan Pemukiman, dan Perhubungan. Toh kita kan cuma sahkan pagu indikatif saja.
Pendalaman dengan eselon I, kasian juga Pak Menteri di sana, badan di sana, pikiran di sini, kasian juga," tutur Lasarus.
Rapat kerja pengesahan pagu indikatif bersama Kementerian Perhubungan resmi dijadwalkan ulang menjadi satu hari penuh pada pekan depan.
"Jadi 1 hari 2 kali ya, Pak. Pagi kita sahkan pagu indikatif, baru sore semua Mitra gabung kita sahkan, Rabu 17 Juni.
>>> Pramono Anung Izinkan Konser BIGBANG di JIS, Wajib Jaga Rumput
Jadi kembali rapat kita tunda dan kita laksanakan hari Rabu minggu depan jam 10.00, setuju?" lanjut Lasarus.
