Jadi bukan terlambat, tetapi memang itu bagian dari upaya yang terus dilakukan," ujarnya.
Kenaikan BI-Rate diproyeksikan tidak akan langsung mengerek cicilan Kredit Usaha Rakyat (KUR) maupun Kredit Pemilikan Rumah (KPR). Skema bunga untuk kedua jenis kredit ini memiliki mekanisme tersendiri.
Bunga KUR diatur melalui kebijakan khusus pemerintah, sehingga tidak otomatis mengikuti pergerakan BI-Rate. Sementara itu, penyesuaian cicilan KPR umumnya mengacu pada kontrak awal yang disepakati.
"KPR itu berdasarkan akad atau kontrak yang sudah dibuat. Jadi tidak otomatis berubah karena kenaikan suku bunga BI," katanya.
"Kalau kegiatan ekonomi menurun dan permintaan terhadap produk berkurang, kemampuan membayar kewajiban bisa terganggu. Itu yang lebih berbahaya," ungkapnya.
Pelemahan rupiah juga berisiko menekan industri yang bergantung pada bahan baku impor. Perusahaan yang tidak menerapkan mekanisme lindung nilai atau hedging dipastikan menghadapi lonjakan biaya produksi.
"Kalau perusahaan memakai bahan baku impor dan tidak melakukan hedging, biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Dampaknya bisa berujung pada kenaikan harga barang atau inflasi di masyarakat," katanya.
Pemerintah diharapkan memperkuat transparansi data untuk memulihkan kepercayaan investor. Pernyataan mengenai kekuatan ekonomi dan kendali defisit anggaran harus dipaparkan secara perinci agar pasar mendapatkan kepastian nyata.
"Kalau pemerintah menyampaikan ekonomi kuat, harus dijelaskan sumber kekuatannya dari mana, bagaimana menjaga defisit tetap terkendali, dan langkah-langkah yang dilakukan.
Kalau penjelasannya jelas, pasar bisa lebih yakin," ujarnya.
"Intinya memang soal kepercayaan.
>>> Korlantas Polri Siapkan SIM Digital untuk Pantau Pelanggaran Pengemudi
Pasar akan melihat apakah kebijakan yang diambil didukung data, perhitungan yang jelas, dan langkah nyata untuk mengatasi persoalan ekonomi," tutup Werry.
